Sebagai Walfer Staate atau Negara kesejahteraan, Indonesia
memiliki tujuan terbesar yaitu memberikan kesejahteraan masyarakat yang adil
dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pemerintah harus
melakukan pembangunan di berbagai sendi kehidupan yang penting bagi masyarakat
yang secara operasional dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Untuk melaksanakan tugas-tugas alokasi APBN dalam rangka
mengalokasikan APBN demi kesejahteraan masyarakat maka kementrian/lembaga-lembaga
melaksanakan sasaran program pembangunan
untuk mengangkat kesenjangan penghasilan dan kesejahteraan.
Pada umumnya fungsi dasar belanja Negara ditujukan dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta kegiatan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa langkah fiskal yang langsung
berpengaruh dan dirasakan oleh masyarakat salah satunya adalah subsidi. Subsidi
diadakan untuk menstabilkan harga barang-barang pokok agar dapat dibeli oleh
masyarakat khususnya kalangan bawah.
Disamping untuk subsidi dan sebagainya, APBN juga digunakan
untuk belanja pagawai, yang terkadang lebih boros dan tidak efesien. Terutama
untuk kebutuhan pribadi yang tidak begitu penting dengan nilai rupiah yang
fantastis. Para pegawai yang sudah makmur dan amat sejahtera akan semakin
diperkaya dengan dana Negara yang tidak digunakan dengan tepat, sementara
masyarakat biasa untuk kebutuhan primer seperti rumah dan makan saja masih
melarat.
Penggunaan dana APBN
yang seringkali tidak tepat inilah yang menjadikan terjadinya ketidakmerataan
kesejahteraan masyarakat. Ketika yang kaya akan mudah untuk semakin memperkaya
dirinya, ketika yang miskin dipermiskin. Banyaknya pendapatan Negara
perkapitanya dari berbagai sumber terutama pajak, belum juga mampu menyamarkan
dan mengangkat kemiskinan yang sangat jelas saat ini, bahkan dari masa ke masa
seakan-akan menjadi permasalahan yang tak mampu diselesaikan oleh pemerintah.
Pengangguran, kesenjangan dan kemiskinan yang hingga hari
ini masih saja terjadi seakan-akan memperlihatkan betapa miskinnya negeri kita
padahal punya pendapatan dan sumberdaya yang melimpah, tetapi masih belum mampu
memberikan kesejahteraan yang utuh dan merata, adil dan makmur bagi seluruh
lapisan masyarakat. Tujuan Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945 menjadi angan belaka yang hingga hari ini belum juga tercapai.
APBN seharusnya mampu menjadi solusi dalam permasalahan
mendasar ini, kesejahteraan yang adil dan makmur merupakan tujuan utama Negara
sebagai Negara kesejahteraan, untuk itu segala upaya mesti dikerahkan dalam
rangka mencapainya. Para pejabat pun semestinya tidak terlalu royal dengan
anggaran yang melimpah, apalagi hanya untuk keperluan pribadi yang pada
dasarnya masih sangat mampu dipenuhi oleh isi anggaran sendiri, tidak perlu
dianggarkan dalam anggaran Negara. Karena yang namanya pejabat ya bekerja
karena kepentingan rakyat, bukan semata-mata untuk memperkaya diri dan
menjadikan jabatan sebagai jembatan menuju surga akan harta dan kebahagiaan
materi semata.
Kesejahteraan rakyat banyak adalah yang utama daripada
kepentingan pribadi yang hanya berupa kebutuhan sekunder atau bahkan tarsier
yang kadang tak terlalu perlu untuk dipenuhi dengan hak rakyat banyak.
Semestinya pemerintah harus lebih bijak dalam menggunakan anggaran Negara,
jangan sampai anggaran tersebut yang pada dasarnya mampu memberikan
kesejahteraan beberapa kepala masyarakat kurang mampu malah dialihkan untuk
menganggarkan kebutuhan-kebutuhan yang hanya bersifat kemewahan dalam jabatan.
APBN tetap harus menjadi solusi dalam menyelesaikan segala
permasalahan ketidaksejahteraan masyarakat, dan pemerintah harus sebijak
mungkin dalam mengalokasikan dana APBN. APBN tidak dijadikan sebagai alamat
yang lebih berperan dalam memperkaya pejabat, tapi yang lebih penting adalah
untuk menyejahterakan masyarakat. Pejabat-pejabat sudah mampu membeli kebutuhan
sendiri, tak perlu banyak difasilitasi dengan kemewahan yang malah membuat
semakin senjang antara si kaya dengan si miskin, yang nantinya malah akan
semakin menampakkan ketidaksejahteraan masyarakat Indonesia.
Comments
Post a Comment