APBN Sebagai Solusi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata

Sebagai Walfer Staate atau Negara kesejahteraan, Indonesia memiliki tujuan terbesar yaitu memberikan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pemerintah harus melakukan pembangunan di berbagai sendi kehidupan yang penting bagi masyarakat yang secara operasional dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk melaksanakan tugas-tugas alokasi APBN dalam rangka mengalokasikan APBN demi kesejahteraan masyarakat maka kementrian/lembaga-lembaga melaksanakan sasaran program pembangunan  untuk mengangkat kesenjangan penghasilan dan kesejahteraan.

Pada umumnya fungsi dasar belanja Negara ditujukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa langkah fiskal yang langsung berpengaruh dan dirasakan oleh masyarakat salah satunya adalah subsidi. Subsidi diadakan untuk menstabilkan harga barang-barang pokok agar dapat dibeli oleh masyarakat khususnya kalangan bawah.

Disamping untuk subsidi dan sebagainya, APBN juga digunakan untuk belanja pagawai, yang terkadang lebih boros dan tidak efesien. Terutama untuk kebutuhan pribadi yang tidak begitu penting dengan nilai rupiah yang fantastis. Para pegawai yang sudah makmur dan amat sejahtera akan semakin diperkaya dengan dana Negara yang tidak digunakan dengan tepat, sementara masyarakat biasa untuk kebutuhan primer seperti rumah dan makan saja masih melarat.

Penggunaan dana APBN yang seringkali tidak tepat inilah yang menjadikan terjadinya ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat. Ketika yang kaya akan mudah untuk semakin memperkaya dirinya, ketika yang miskin dipermiskin. Banyaknya pendapatan Negara perkapitanya dari berbagai sumber terutama pajak, belum juga mampu menyamarkan dan mengangkat kemiskinan yang sangat jelas saat ini, bahkan dari masa ke masa seakan-akan menjadi permasalahan yang tak mampu diselesaikan oleh pemerintah.

Pengangguran, kesenjangan dan kemiskinan yang hingga hari ini masih saja terjadi seakan-akan memperlihatkan betapa miskinnya negeri kita padahal punya pendapatan dan sumberdaya yang melimpah, tetapi masih belum mampu memberikan kesejahteraan yang utuh dan merata, adil dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuan Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi angan belaka yang hingga hari ini belum juga tercapai.

APBN seharusnya mampu menjadi solusi dalam permasalahan mendasar ini, kesejahteraan yang adil dan makmur merupakan tujuan utama Negara sebagai Negara kesejahteraan, untuk itu segala upaya mesti dikerahkan dalam rangka mencapainya. Para pejabat pun semestinya tidak terlalu royal dengan anggaran yang melimpah, apalagi hanya untuk keperluan pribadi yang pada dasarnya masih sangat mampu dipenuhi oleh isi anggaran sendiri, tidak perlu dianggarkan dalam anggaran Negara. Karena yang namanya pejabat ya bekerja karena kepentingan rakyat, bukan semata-mata untuk memperkaya diri dan menjadikan jabatan sebagai jembatan menuju surga akan harta dan kebahagiaan materi semata.

Kesejahteraan rakyat banyak adalah yang utama daripada kepentingan pribadi yang hanya berupa kebutuhan sekunder atau bahkan tarsier yang kadang tak terlalu perlu untuk dipenuhi dengan hak rakyat banyak. Semestinya pemerintah harus lebih bijak dalam menggunakan anggaran Negara, jangan sampai anggaran tersebut yang pada dasarnya mampu memberikan kesejahteraan beberapa kepala masyarakat kurang mampu malah dialihkan untuk menganggarkan kebutuhan-kebutuhan yang hanya bersifat kemewahan dalam jabatan.

APBN tetap harus menjadi solusi dalam menyelesaikan segala permasalahan ketidaksejahteraan masyarakat, dan pemerintah harus sebijak mungkin dalam mengalokasikan dana APBN. APBN tidak dijadikan sebagai alamat yang lebih berperan dalam memperkaya pejabat, tapi yang lebih penting adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Pejabat-pejabat sudah mampu membeli kebutuhan sendiri, tak perlu banyak difasilitasi dengan kemewahan yang malah membuat semakin senjang antara si kaya dengan si miskin, yang nantinya malah akan semakin menampakkan ketidaksejahteraan masyarakat Indonesia.